JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pusat Statistik menegaskan, angka penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 2006 terus menurun meski jumlah penduduk hampir miskin juga besar. "Sejak 2006, data penduduk miskin turun dari 39,3 juta menjadi 31,02 juta dengan memakai garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan dan nonmakanan," kata Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik BPS Kecuk Suhariyanto di Jakarta, Kamis (17/2/2011).
Kecuk mengatakan bahwa penjelasannya itu sekaligus membantah pernyataan dari sejumlah tokoh lintas agama beberapa waktu lalu yang menyebutkan pemerintah berbohong karena menyatakan jumlah penduduk miskin 2010 mencapai 31,02 juta jiwa, padahal jumlah penduduk yang menerima beras miskin 70 juta jiwa.
Dijelaskan, data untuk menghitung penerima beras miskin adalah data kemiskinan mikro yang merupakan jumlah penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa ditambah penduduk hampir miskin yang mencapai 29,38 juta jiwa. "Seharusnya angka penerima raskin 60,4 juta jiwa karena dihitung dari 17,5 juta jumlah rumah tangga sasaran dikali jumlah anggota rumah tangga," katanya.
Kecuk menegaskan bahwa tidak ada dua angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS karena data kemiskinan makro digunakan untuk menghitung perencanaan umum untuk pengentasan warga dari kemiskinan. Sementara data kemiskinan mikro yang terdiri atas jumlah penduduk miskin dan hampir miskin yang digunakan untuk pemberian bantuan, seperti raskin, BLT, dan Jamkesmas.
Dikatakan, program pengentasan warga dari kemiskinan seharusnya lebih memerhatikan karakteristik penduduk miskin, seperti tingginya perbedaan angka kemiskinan antarprovinsi, seperti antara Jakarta dan Papua. "Ini harus jadi perhatian apakah kebijakannya mau bersamaan seluruh provinsi atau fokus dari provinsi yang paling miskin," ujarnya.
Selain itu, pengentasan warga dari kemiskinan juga harus memerhatikan tingkat kemiskinan antara kota dan daerah yang menunjukkan bahwa kemiskinan tertinggi ada di pedesaan yang bekerja di sektor pertanian. "Disparitas kemiskinan antardaerah tinggi. Kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat karena tidak ada satu kebijakan kemiskinan yang cocok untuk semua daerah," katanya. Upaya penanggulangan kemiskinan, lanjutnya, juga jangan hanya mengandalkan kebijakan di bidang sosial, politik, hukum, dan kelembagaan karena upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu lintas sektor, dan berkesinambungan.
Mengenai jumlah penduduk yang hampir miskin sebanyak 29,38 juta jiwa, Kecuk mengatakan, mereka sangat rentan jatuh menjadi golongan miskin, terutama kalau adanya gejolak harga pangan. "Seperti sekarang, kalau ada gejolak harga pangan, mereka akan berjatuhan menjadi golongan miskin," katanya.
source : Kompas
Kecuk mengatakan bahwa penjelasannya itu sekaligus membantah pernyataan dari sejumlah tokoh lintas agama beberapa waktu lalu yang menyebutkan pemerintah berbohong karena menyatakan jumlah penduduk miskin 2010 mencapai 31,02 juta jiwa, padahal jumlah penduduk yang menerima beras miskin 70 juta jiwa.
Dijelaskan, data untuk menghitung penerima beras miskin adalah data kemiskinan mikro yang merupakan jumlah penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwa ditambah penduduk hampir miskin yang mencapai 29,38 juta jiwa. "Seharusnya angka penerima raskin 60,4 juta jiwa karena dihitung dari 17,5 juta jumlah rumah tangga sasaran dikali jumlah anggota rumah tangga," katanya.
Kecuk menegaskan bahwa tidak ada dua angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS karena data kemiskinan makro digunakan untuk menghitung perencanaan umum untuk pengentasan warga dari kemiskinan. Sementara data kemiskinan mikro yang terdiri atas jumlah penduduk miskin dan hampir miskin yang digunakan untuk pemberian bantuan, seperti raskin, BLT, dan Jamkesmas.
Dikatakan, program pengentasan warga dari kemiskinan seharusnya lebih memerhatikan karakteristik penduduk miskin, seperti tingginya perbedaan angka kemiskinan antarprovinsi, seperti antara Jakarta dan Papua. "Ini harus jadi perhatian apakah kebijakannya mau bersamaan seluruh provinsi atau fokus dari provinsi yang paling miskin," ujarnya.
Selain itu, pengentasan warga dari kemiskinan juga harus memerhatikan tingkat kemiskinan antara kota dan daerah yang menunjukkan bahwa kemiskinan tertinggi ada di pedesaan yang bekerja di sektor pertanian. "Disparitas kemiskinan antardaerah tinggi. Kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat karena tidak ada satu kebijakan kemiskinan yang cocok untuk semua daerah," katanya. Upaya penanggulangan kemiskinan, lanjutnya, juga jangan hanya mengandalkan kebijakan di bidang sosial, politik, hukum, dan kelembagaan karena upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu lintas sektor, dan berkesinambungan.
Mengenai jumlah penduduk yang hampir miskin sebanyak 29,38 juta jiwa, Kecuk mengatakan, mereka sangat rentan jatuh menjadi golongan miskin, terutama kalau adanya gejolak harga pangan. "Seperti sekarang, kalau ada gejolak harga pangan, mereka akan berjatuhan menjadi golongan miskin," katanya.
source : Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar